RESPON INTERNASIONAL TERHADAP KEMERDEKAAN INDONESIA
ASNAURA
XII IPS 1
SMA NEGERI 25 JAKARTA
RESPON INTERNASIONAL TERHADAP KEMERDEKAAN INDONESIA
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada perkembangannya tidak serta-merta mendapat pengakuan dari negara di dunia dan PBB. Perlu proses panjang agar kemerdekaan Bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional. Hanya beberapa negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara secara defacto, namun hal tersebut tentu sangatlah penting.
Pengakuan Bangsa Mesir
Haji Agus Salim, AR Baswedan, Nazir Pamoentjak, dan Rasjidi mengemban misi kunjungan balasan ke Mesir, setelah sebelumnya Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Abdul Mun`im bertandang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947.
Kunjungan Mun`im tersebut, menurut AR Baswedan pada buku Abdul Rahman Baswedan: Karya dan Pengabdiannya, mewakili Mesir dan mengemban pesan Liga Arab berisi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Mun`im menyampaikan pesan tersebut kepada Presiden Soekarno pada 15 Maret 1947.
Setelah kunjungan Mun`im tersebut, keempat delegasi Indonesia lantas bertolak menuju Mesir. Kedatangan mereka bahkan mendapat atensi besar surat kabar Mesir.
Sehari setelah kedatangan mereka, menurut AR Baswedan, koran terbesar di Kairo “Al Ahrom” memuat foto delegasi RI. Kehadiran keempatnya mendapat sedikit ganjalan saat jadwal seharusnya melakukan penandatanganan kesepakatan persahabatan.
Ternyata, pihak Belanda melalui Duta Besar Belanda di Mesir sempat terlebih dahulu menemui PM Norakshi untuk menyampaikan keberatan mengenai sikap pemerintah Mesir terhadap Indonesia.
Duta Besar Belanda tersebut mengingatkan mengenai kerjasama ekonomi Belanda dan Mesir, juga mengancam akan menarik dukungannya terhadap Mesir bila tetap mendukung Indonesia.
PM Norakshi tak gentar dengan ancaman tersebut. Ia tetap menerima keempat delegasi RI dan tetap melangsungkan penandatanganan perjanjian persahabatan sekaligus pengakuan kemerdekaan RI.
Pengakuan Bangsa India
India secara masif muncul sebagai sahabat terdepan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena sama-sama berjuang menghadapi imperialisme Belanda dan Inggris. Dukungan kedua negara bisa terjalin baik karena keduanya memiliki pandangan politik serupa.
Pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras dengan India. mengirim 500.000 ton beras kepada India yang saat itu mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Karena ini India menjadi negara di Asia yang menyuarakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kemudian, India memprakarsai diadakannya Konferensi New Delhi atau Konferensi Inter-Asia pada 20-25 Januari 1949, yang memprakarsai adalah Pandit Jawaharlal Nehru. Bahkan India mengirimkan pesawat untuk menjemput delegasi Indonesia, yaitu H. Agus Salim Dihadiri oleh Arab Saudi, Ethiopia, Burma, Iran, Irak, Australia, Afganistan, Selandia Baru, Yaman, Sri Lanka, Nepal, Republik Rakyat Tiongkok, dan Muangthai.
Hasilnya mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949 sebagai tindak lanjut dari hasil Konferensi New Delhi. 3 pokok resolusi DK PBB
- Segera melakukan gencatan senjata
- Pembebasan semua tawanan politik RI dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta
- Mengadakan perundingan di bawah pengawasan UNCI (pengganti KTN) yang memiliki wewenang meliputi :
- Memprakarsai perundingan dengan wakil-wakil daerah di Indonesia gunna membentuk pemerintahan sementara selambatnya 15 Maret 1949
- Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Majelis Konstituante sebelum terbentuknya RIS
- Penyerahan kedaulatan kepad RIS selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949
Pengakuan Bangsa Australia
Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia, hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk dukungannya adalah peristiwa “Black Armada” yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di Pelabuhan Brisbane, Sidney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia.
Kejadian tersebut didukung oleh Partai Buruh Australia yang pada saat itu menguasai pemerintahan Australia. Lalu apa akibat dari peristiwa Black Armada? Akibatnya sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Selain itu para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk bertuliskan “hands off Indonesia”.
Peran Australia Terhadap Indonesia:
- Memfasilitasi kembalinya 1400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air.
- Duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui.
- Menjadi wakil Indonesia dalam Komisi Tiga Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville.
- Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Australia dalam mengakui kemerdekaan Indonesia mendapat pujian dari Sutan Sjahrir dalam pidatonya pada tahun 1945. Sjahrir menyatakan bahwa Austalia adalah “teman”. Kenapa? Karena melihat dari pengalaman kedua negara pada saat perang Pasifik melawan Jepang. Sutan Sjahrir juga berjanji jika Indonesia merdeka, maka Indonesia akan membantu kedaulatan Australia.
Pengakuan Bangsa Palestina
Dikutip dari buku berjudul Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah tentara Jepang. Pada September 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum negara Arab yang lain.
Dalam buku yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia, M. Zein Hassan Lc pada halaman 40 itu juga diterangkan bahwa pengakuan Mufti Besar Palestina, Amin Al-Husaini diumumkan melalui Radio Berlin berbahasa Arab. Berita yang disiarkan melalui radio tersebut terus disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut. Bahkan buletin harian “Al-Ahram” yang terkenal juga menyiarkan berita itu.
Saat itu, Amin Al-Husaini diketahui tengah bersembunyi di Jerman pada permulaan Perang Dunia II. Ulama kharismatik tersebut mengumumkan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia di tengah situasi sulit. Ia diketahui tengah berjuang melawan imperialis Inggris dan Zionis yang ingin menguasai kota Al-Quds, Palestina.
Tak hanya memberi dukungan, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini kemudian mendesak Negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mengikuti jejaknya. Seruan yang disampaikan Muhammad Amin Al-Husaini ini kemudian disambut baik oleh Mesir. Setelah Palestina, Mesir jadi negara selanjutnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mengakui kedaulatan Republik Indonesia tepatnya pada 22 Maret 1946. (Istimewa)
Penolakan Belanda
Belanda berkali-kali menolak kemerdekaan RI. Mereka bahkan melakukan aksi polisionil untuk merebut kembali wilayah Indonesia pada Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948).
Berkali-kali clash, berkali-kali pula berlangsung perundingan, mulai Perjanjian Linggarjati (1946), Perjanjian Renville (1948), Perjanjian Roem-Royen (1949), hingga Konferensi Meja Bundar (1949).
Pihak Belanda berkali-kali melakukan aksi polisionil dengan alasan ingin menertibkan kondisi keamanan Hindia Belanda dari para pemberontak. Maka tak heran Belanda kembali datang untuk alih-alih “menertibkan”.
Belanda baru mengakui kedaulatan RI berkat resolusi Konferensi Menja Bundar pada 1949. Meski begitu, hasil kesepakatan KMB pun membagi wilayah Indonesia ke bentuk federasi, Republik Indonesia Serikat. RIS lantas dinyatakan berakhir pada tahun 1950.
Memang tak mudah bagi para pejuang Indonesia terutama para diplomat di masa-masa awal kemerdekaan meyakinkan negara-negara lain untuk mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat.
Peran PBB
Peran terbesar PBB dalam sejarah Indonesia terutama pasca-kemerdekaan lebih banyak mengurus penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia.
Mula-mula ketika terjadi Agresi Militer I, PBB mengeluarkan rekomendasi untuk membuat Komisi Tiga Negara (KTN). Tiap negara berseteru memilih satu negara untuk menjadi wakil sementara satu negara menjadi pihak netral untuk menyelesaikan pertikaian.
Indonesia memilih Australia dengan Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia dengan Paul van Zealand. Pihak ketiga atau netral dipilih Amerika Serikat dengan perwakilan Frank Graham. KTN berhasil mengantar kedua negara untuk berunding pada Perjanjian Renville.
Setelah itu, PBB berperan pada pembentukan badan perdamaian bernama United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Tugas UNCI menggantikan KTN, untuk membantu memperlancar segala bentuk perundingan antara Indonesia dengan Belanda.
Di PBB, Indonesia mengutus LN Palar menjadi Wakil Tetap RI. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional. Ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB.
Komentar
Posting Komentar